Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menilai, sektor perbankan di Kabupaten Cilacap memiliki potensi pasar yang luas dan prospektif. Sehingga pengembangan perusahaan daerah pada sektor ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Disamping itu pendirian BPR menurut kami sangat penting dan strategis, mengingat di Cilacap belum ada bank daerah yang sahamnya mutlak dimiliki Pemda”, kata Tatto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Cilacap, baru baru ini.
Menurut Tatto, perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD, disamping sektor pajak dan retribusi daerah, serta lain lain pendapatan yang sah. Dari sejumlah perusahaan daerah PD. BPR BKK memiliki sumbangsih yang cukup tinggi terhadap peningkatan PAD.
“Oleh karena itu BPR didirikan sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk membantu pelayanan jasa perbankan khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi UKM, serta sebagai salah satu sumber PAD dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat”, tambahnya.
Pemkab Cilacap juga sependapat dengan DPRD, bahwa selain untuk meningkatkan PAD, penyertaan modal ini juga harus berimbas pada peningkatan layanan masyarakat, seperti penyaluran kredit usaha produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berpedoman ketentuan undang undang.
Sesuai Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perusda BPR BKK, dalam rangka pendirian Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK perlu adanya penyertaan modal yang disetorkan pemegang saham sebagai modal awal untuk memenuhi persyaratan pengajuan izin prinsip dan izin usaha pendirian BPR kepada otoritas jasa keuangan.
Sebelumnya Pemkab Cilacap telah mengajukan Raperda Penyertaan modal untuk beberapa perusda. Antara lain untuk PD. BPR BKK Cilacap, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 2 miliar per tahun, dan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 1,8 miliar. Untuk PD BKK Kesugihan tahun 2019 sampai 2022 dianggarkan sebesar Rp 2 miliar per tahun. (don_gs/kominfo)
